News Malinau – Pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI tengah melakukan evaluasi mendalam melalui Instrumen Pengukuran Kinerja Pembangunan Kawasan Perbatasan (IPKP) untuk menilai sejauh mana program pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat. Fokus utama pengukuran adalah pada infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia tersebut.
Baca Juga : BNPP RI Wujudkan Transformasi ASN Lewat Internalisasi Core Values BerAkhlak dan Pelatihan ESQ
Kepala Sekretariat BNPP RI, M. Arief Rahman, menjelaskan bahwa pengukuran ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat memastikan pembangunan di perbatasan berjalan sesuai target nasional.
“Kawasan perbatasan adalah beranda depan negara. Pemerintah ingin memastikan pembangunan di sini tidak hanya berhenti di angka, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Arief, Kamis (6/11/2025).
Banyak PR di Sektor Infrastruktur Dasar
Dari hasil pemantauan awal, BNPP menemukan masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan, terutama di bidang infrastruktur dasar seperti jalan penghubung antar-desa, akses listrik, jaringan air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.
“Masih ada desa di Malinau yang belum terhubung dengan jalan aspal dan kesulitan akses layanan dasar. Ini menjadi catatan penting untuk perencanaan pembangunan berikutnya,” tambah Arief.
Pihaknya menekankan bahwa hasil IPKP akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam menentukan prioritas intervensi pembangunan pada tahun 2026–2027 mendatang.
Pemkab Malinau Siap Tindaklanjuti
Menanggapi hal tersebut, Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap daerah perbatasan. Ia memastikan bahwa Pemkab Malinau siap berkolaborasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman dan perbatasan.
“Kami menyadari masih banyak kekurangan, terutama infrastruktur dasar. Namun, dengan sinergi bersama pemerintah pusat, kami optimistis dapat memperbaiki kondisi ini secara bertahap,” ujar Wempi.
Menuju Perbatasan yang Mandiri dan Sejahtera
Bupati Wempi menambahkan, Pemkab Malinau juga tengah memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis lokal. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kemandirian kawasan perbatasan.
Dengan pelaksanaan IPKP ini, BNPP berharap pembangunan di wilayah perbatasan tidak hanya fokus pada fisik semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai penjaga garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
