News Malinau – Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, SE, MH, menunjukkan komitmennya meningkatkan fasilitas publik dengan merespons langsung aspirasi pedagang Pasar Induk. Dalam sejumlah forum publik dan komunikasi langsung, Bupati menegaskan bahwa perbaikan drainase pasar menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan pembangunan tahun ini.
Serap Aspirasi Pedagang Pasar Induk
Baca Juga : Hanya 7 Kursi, Seleksi KPID Kaltara Dipastikan Ketat, Malinau Baru 1 Pendaftar
Melalui kunjungan rutin dan konsultasi publik, Bupati Wempi menekankan pentingnya mendengarkan suara pedagang sebagai bagian integral penyusunan program daerah. Meskipun belum ada catatan kunjungan resmi ke Pasar Induk tahun ini, ia telah membuka berbagai forum partisipatif untuk menjaring masukan masyarakat secara luas. Forum tersebut dilakukan dalam konteks penyusunan RKPD dan RPJMD 2025–2029, di mana aspirasi masyarakat diverifikasi dan diprioritaskan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Drainase Jadi Program Perbaikan 2025
Secara khusus, perbaikan drainase Pasar Induk menjadi fokus utama, terutama untuk mengatasi genangan air dan kondisi licin yang dialami selama musim hujan. Walaupun belum diumumkan jumlah anggaran secara terbuka, APBD Perubahan 2025 telah menambah porsi belanja infrastruktur, menunjukkan adanya potensi pendanaan untuk proyek seperti drainase pasar.
Landasan Perencanaan Pembangunan
Penekanan pada program drainase didukung oleh arah kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif dan berbasis data. Dalam penyusunan RPJMD 2025–2029, Bupati Wempi meminta agar alokasi dana diarahkan ke wilayah yang membutuhkan, khususnya di kawasan yang menyumbang PAD besar seperti pasar induk. Komitmen infrastruktur ini sejalan dengan visi pembangunan yang responsif terhadap kondisi riil masyarakat.
Implikasi Bagi Pedagang dan Pengunjung
Perbaikan drainase diharapkan dapat mengurangi risiko genangan air, meningkatkan kenyamanan berjualan, dan memudahkan mobilitas pengunjung. Kondisi pasar yang bersih dan kering tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi citra positif bagi wajah kota.
Hambatan yang Mungkin Terjadi
Meski mendapat perhatian, perbaikan drainase berpotensi menemui tantangan seperti keterbatasan anggaran, prosedur pengadaan, serta efektivitas pengawasan konstruksi. Akan tetapi, dengan pengalaman meraih opini WTP ke-11 secara berturut-turut. Pemkab Malinau memiliki basis tata kelola yang kuat untuk meminimalisir hambatan tersebut.
Langkah Selanjutnya
Pemkab Malinau sebaiknya mengumumkan timeline dan alokasi anggaran secara terbuka agar pedagang bisa memantau progresnya. Selain itu, penugasan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta penguatan partisipasi masyarakat perlu dipertegas demi hasil yang tepat guna dan transparan.
