News Malinau — DPRD Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, kembali menyoroti kondisi infrastruktur telekomunikasi di wilayahnya. Sejumlah legislator menilai kualitas jaringan internet masih sangat rawan lumpuh, terutama di daerah pedalaman. Hal ini dinilai menghambat aktivitas masyarakat, mulai dari pendidikan, layanan publik, hingga transaksi ekonomi digital.
Jaringan Internet Sering Bermasalah
Baca Juga : Nota Pengantar RAPBD 2026 Disampaikan, Malinau Hadapi Tantangan Penurunan Transfer
Berdasarkan laporan masyarakat, jaringan internet di Malinau kerap tidak stabil, bahkan lumpuh total saat terjadi cuaca ekstrem atau gangguan teknis. Situasi ini membuat aktivitas belajar mengajar berbasis digital terhambat, sementara pelaku usaha kesulitan menjalankan bisnis online.
Kondisi ini dinilai ironis karena Malinau termasuk daerah strategis yang seharusnya mendapat prioritas pembangunan infrastruktur digital, apalagi Kalimantan Utara kini tengah berkembang sebagai wilayah penopang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Desakan DPRD Malinau
Ketua DPRD Malinau menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama kementerian terkait harus segera mengambil langkah konkret. Ia menekankan pentingnya pembangunan tower baru, perluasan jaringan fiber optic, serta peningkatan kapasitas layanan operator seluler.
“Internet sudah menjadi kebutuhan dasar. Kalau dibiarkan terus seperti ini, masyarakat kita akan semakin tertinggal dari daerah lain,” ujarnya dalam rapat resmi bersama Pemkab Malinau.
Dampak ke Masyarakat
Gangguan telekomunikasi tidak hanya berdampak pada pendidikan dan bisnis, tetapi juga pada layanan darurat. Warga di pedalaman mengaku kesulitan menghubungi tenaga kesehatan atau aparat keamanan saat terjadi situasi mendesak.
Selain itu, keterbatasan akses internet juga menghambat program pemerintah berbasis digital, seperti pelayanan administrasi online dan penyaluran bantuan sosial non-tunai.
Pemerintah Daerah Siapkan Langkah
Menanggapi desakan DPRD, Pemkab Malinau menyatakan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta operator telekomunikasi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Rencana jangka pendek adalah menambah titik layanan BTS (Base Transceiver Station) di beberapa desa, sementara jangka panjangnya mendorong investasi jaringan fiber optic.
“Target kami dalam dua tahun ke depan, konektivitas di Malinau bisa lebih stabil dan merata hingga ke pedalaman,” ungkap perwakilan Diskominfo Malinau.
Kesimpulan
Desakan DPRD Malinau soal perbaikan infrastruktur telekomunikasi mencerminkan kebutuhan mendesak masyarakat akan akses digital yang memadai. Perbaikan jaringan internet bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut pelayanan publik, ekonomi, dan keamanan. Dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPR RI, dan operator, diharapkan Malinau bisa keluar dari persoalan keterisolasian digital.
