News Malinau – Pemerintah Kabupaten Malinau mencatat prestasi membanggakan di tahun 2025 setelah kembali meraih capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dengan kategori hijau. Capaian ini menandakan meningkatnya efektivitas upaya pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Namun, keberhasilan tersebut bukan tanpa tantangan. Dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026, Sekretaris Daerah Malinau memaparkan sejumlah persoalan pembangunan yang masih harus diatasi ke depan.
Capaian MCP Hijau Jadi Motivasi Perbaikan Tata Kelola
Pencapaian MCP kategori hijau menunjukkan bahwa Pemkab Malinau berhasil memenuhi indikator pencegahan korupsi di berbagai sektor, seperti manajemen aset, tata kelola keuangan, perizinan, hingga pengadaan barang dan jasa. Pemerintah daerah menilai capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah yang terus memperkuat sistem pengawasan dan transparansi.
Baca Juga : Angka Kesakitan Malinau 13,67 Persen, Mayoritas Kalangan Menengah
“Ini capaian yang patut diapresiasi. Kategori hijau menunjukkan komitmen kita dalam mewujudkan pelayanan yang bersih dan akuntabel,” ujar Sekda Malinau dalam rapat bersama DPRD.
Ia menambahkan bahwa capaian MCP bukan hanya soal penilaian, tetapi juga sebagai landasan untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
Sekda Soroti Kendala Pembangunan Daerah
Meski MCP menunjukkan tren positif, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah hambatan dalam pembangunan. Sekda memaparkan beberapa isu prioritas yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RAPBD 2026.
Salah satu yang disoroti adalah tantangan pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman. Kondisi geografis Malinau yang didominasi hutan, pegunungan, dan akses yang terbatas membuat distribusi layanan publik seringkali tidak merata.
Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Kebutuhan pembangunan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, kerap tidak seimbang dengan kapasitas keuangan daerah.
“Ada banyak daerah yang masih membutuhkan peningkatan akses jalan, fasilitas air bersih, dan layanan sosial. Kita harus memastikan anggaran dialokasikan secara efektif dan tepat sasaran,” jelasnya.
RAPBD 2026 Fokus pada Efisiensi dan Kebutuhan Prioritas
Dalam pembahasan RAPBD 2026, Pemerintah Kabupaten Malinau bersama DPRD menegaskan komitmen untuk menyusun anggaran yang lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada hasil. Program-program prioritas akan diarahkan untuk menjawab kebutuhan langsung masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.
Beberapa sektor yang menjadi fokus antara lain:
-
peningkatan infrastruktur dasar,
-
penguatan layanan kesehatan dan pendidikan,
-
percepatan transformasi digital pemerintahan,
-
serta penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah.
DPRD Malinau menyambut baik paparan pemerintah daerah dan menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memaksimalkan perencanaan anggaran tahun 2026.
Harapan Pembangunan Malinau yang Lebih Inklusif
Dengan capaian MCP kategori hijau dan komitmen kuat memperbaiki layanan publik, pemerintah berharap pembangunan Malinau di tahun mendatang dapat berjalan lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Sekda menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Rapat pembahasan RAPBD 2026 diharapkan menjadi momentum penting untuk menata strategi pembangunan Malinau agar semakin efektif dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh warga.
