News Malinau — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau terus memperkuat tata kelola pemerintahan dengan mengembangkan sistem yang lebih terintegrasi dan responsif. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik, efektivitas perencanaan daerah, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Bupati Malinau menegaskan bahwa integrasi tata kelola merupakan kebutuhan mendesak pada era digital, di mana seluruh perangkat daerah dituntut bekerja secara sinkron dan berbasis data.
Baca Juga :Pemprov Kaltara Perkuat Sistem Keuangan Digital, BKDA: Kita Harus Bergerak Cepat
“Pemerintahan hari ini tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Semua harus terhubung, cepat, dan akurat. Integrasi adalah kunci untuk menghadirkan layanan yang semakin baik dan terpercaya,” ujarnya saat membuka rapat koordinasi teknis, Jumat (…).
Pengembangan Sistem Digital Sampai Tingkat Kecamatan dan Desa
Dalam upaya membangun tata kelola terintegrasi, Pemkab Malinau tengah memperkuat penggunaan aplikasi pelayanan publik, sistem informasi keuangan daerah, hingga platform monitoring pembangunan yang dapat dipantau secara real time.
Sejumlah kecamatan dan desa juga mulai didampingi untuk menerapkan sistem administrasi digital agar proses layanan lebih cepat dan minim hambatan.
“Pelayanan di desa harus sama cepatnya dengan pelayanan di kabupaten. Karena itu, sistem yang terintegrasi harus menjangkau hingga tingkat bawah,” kata Sekretaris Daerah Malinau.
Pemkab juga mendorong sinergi antardinas dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran dan kegiatan di lapangan. Dengan integrasi sistem, proses pengambilan keputusan diharapkan lebih efisien dan akurat.
Fokus pada Transparansi dan Efisiensi Anggaran
Integrasi tata kelola pemerintahan ini juga diarahkan untuk memperkuat transparansi anggaran. Pemkab Malinau menargetkan seluruh alur belanja daerah dapat dipantau secara digital, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menuturkan bahwa pengelolaan informasi yang terpusat akan memudahkan identifikasi kebutuhan masyarakat dan pengawasan internal.
“Semua data pembangunan harus berada dalam satu sistem. Ini memastikan perencanaan tepat sasaran dan penggunaan anggaran lebih efisien,” ujarnya.
Masyarakat Diuntungkan dengan Layanan yang Lebih Cepat
Pemkab Malinau menilai bahwa tata kelola terintegrasi bukan hanya proyek internal pemerintah, tetapi investasi jangka panjang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sistem ini diharapkan meminimalkan birokrasi berbelit, mempercepat waktu pelayanan, dan membuka akses informasi yang lebih luas.
“Pada akhirnya, semua ini untuk masyarakat. Kami ingin memastikan layanan publik di Malinau semakin mudah, transparan, dan bisa diakses siapa saja,” kata Bupati.
Pemkab Malinau akan melanjutkan pengembangan sistem ini secara bertahap sepanjang tahun depan, termasuk peningkatan kapasitas SDM dan penguatan infrastruktur jaringan di wilayah pedesaan.
