News Malinau – Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, menggelar rapat koordinasi guna memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah tersebut. Rapat yang digelar pada Kamis (7/11/2025) ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah perbatasan.
Perkuat Sinergi Antarinstansi
Rapat yang dipimpin oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, Suryana, dihadiri perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Malinau, Polres Malinau, Kodim 0910/Malinau, Kejaksaan Negeri, dan sejumlah instansi terkait lainnya. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai isu strategis mengenai potensi pelanggaran izin tinggal, aktivitas tenaga kerja asing, hingga dampak sosial dari keberadaan WNA di daerah.
Baca Juga : Wapres Tinjau Pelaksanaan MBG di SMPN 9 Salatiga
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh WNA yang berada di Kabupaten Malinau terdata, memiliki izin resmi, dan tidak melakukan kegiatan di luar ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Suryana dalam sambutannya.
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk memastikan pengawasan yang efektif, terutama di daerah perbatasan yang rawan penyalahgunaan izin tinggal dan aktivitas ilegal.
Antisipasi Potensi Pelanggaran dan Aktivitas Ilegal
Dalam rapat tersebut, Timpora juga menyoroti pentingnya peningkatan patroli dan pemeriksaan lapangan secara rutin. Pemerintah daerah diharapkan aktif melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang melibatkan warga asing kepada aparat berwenang.
“Peran masyarakat juga sangat penting dalam memberikan informasi apabila ada keberadaan WNA yang tidak jelas identitas maupun tujuannya,” kata perwakilan Polres Malinau, AKP Dwi Hartono.
Selain itu, pembahasan juga mencakup langkah-langkah pengawasan terhadap sektor-sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan, dan jasa, yang kerap menjadi lokasi aktivitas tenaga kerja asing.
Jaga Stabilitas dan Ketertiban Wilayah
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Malinau, Yulianus, yang hadir dalam rapat tersebut, menyatakan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh kegiatan Timpora.
“Wilayah Malinau merupakan daerah perbatasan yang sensitif, sehingga pengawasan terhadap WNA harus dilakukan secara ketat namun tetap humanis. Kami ingin menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya.
Dengan hasil rapat ini, Timpora Malinau sepakat memperkuat kerja sama dalam pertukaran data dan penegakan hukum. Diharapkan, langkah ini dapat mencegah potensi gangguan keamanan serta memastikan keberadaan WNA di Malinau tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
