News Malinau – Warga di beberapa desa di Kabupaten Malinau mengungkapkan niat mereka untuk menjual kayu ke Malaysia sebagai alternatif mencari dana perbaikan jalan yang sudah lama rusak parah. Kondisi jalan yang menghubungkan desa-desa di perbatasan dinilai memprihatinkan, sehingga mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
Jalan Rusak Jadi Masalah Utama
Menurut keterangan tokoh masyarakat setempat, jalan poros yang menghubungkan desa dengan pusat kecamatan sudah lama tidak mendapatkan perbaikan memadai. Jalan berlubang, licin saat hujan, dan sulit dilalui kendaraan roda empat. Akibatnya, harga kebutuhan pokok melonjak karena distribusi barang terhambat.
Baca Juga : Tak Semua Diterima, 775 Pendaftar Lanjut Uji Kompetensi Desa Sarjana Malinau: Menyesuaikan Anggaran
“Kalau kondisi begini terus, kami yang susah. Hasil tani tidak bisa dijual, biaya angkut mahal, dan aktivitas warga jadi terhambat,” ungkap salah satu warga.
Usulan Menjual Kayu ke Malaysia
Sebagai solusi darurat, warga mengusulkan penjualan kayu ke Malaysia. Hasil dari penjualan kayu hutan sekitar rencananya akan digunakan untuk menutup biaya perbaikan jalan secara swadaya.
Namun, rencana ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, keinginan warga mencerminkan semangat gotong royong. Tapi di sisi lain, praktik menjual kayu lintas batas bisa berpotensi melanggar hukum terkait izin penebangan dan perdagangan hasil hutan.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Malinau menyatakan memahami keresahan warga. Namun, Bupati menegaskan bahwa penjualan kayu ke luar negeri bukanlah solusi yang tepat. Pemerintah daerah berkomitmen akan segera berkoordinasi dengan Pemprov Kalimantan Utara serta pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran perbaikan jalan.
“Kami apresiasi semangat warga yang ingin memperbaiki jalan. Tapi harus dengan cara yang legal dan berkelanjutan. Pemkab akan memperjuangkan anggaran infrastruktur agar masalah ini segera teratasi,” jelas Bupati Malinau.
Jalan Perbatasan, Jalan Strategis
Jalan perbatasan seperti yang ada di Malinau memiliki arti penting bukan hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga untuk strategi pertahanan dan ekonomi negara. Perbaikan jalan di daerah ini diharapkan tidak hanya mengurangi beban masyarakat, tetapi juga memperkuat konektivitas Indonesia dengan negara tetangga.
Pakar infrastruktur daerah menilai, keterlibatan pemerintah pusat sangat diperlukan, karena biaya perbaikan jalan perbatasan cukup besar dan tidak bisa hanya mengandalkan APBD kabupaten.
Penutup
Niat warga Malinau untuk menjual kayu ke Malaysia demi memperbaiki jalan rusak menunjukkan betapa mendesaknya persoalan infrastruktur di wilayah perbatasan. Pemerintah diharapkan segera turun tangan agar warga tidak perlu mengambil langkah yang berpotensi menyalahi aturan.
Perbaikan jalan bukan sekadar soal kenyamanan, tetapi juga akses pendidikan, kesehatan, dan distribusi ekonomi masyarakat perbatasan yang selama ini merasa terpinggirkan. Dengan perhatian serius, jalan rusak di Malinau bisa segera teratasi, tanpa harus mengorbankan hutan dan aturan hukum yang berlaku.
