News Malinau — Isu pergeseran batas negara kembali mencuat setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, mengungkap adanya pergeseran patok batas negara sejauh 10 kilometer di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia. Temuan ini sontak memicu kekhawatiran, terlebih karena di lokasi tersebut disebut-sebut Malaysia telah membangun pos pengamanan baru.
Ketua Komisi I DPRD Malinau, Ruben Irianto, menyampaikan bahwa informasi mengenai pergeseran patok itu diperoleh dari hasil kunjungan lapangan dan laporan masyarakat perbatasan di Kecamatan Kayan Hulu. Ia mengungkapkan, beberapa titik patok batas yang sebelumnya berada di wilayah administratif Indonesia kini diduga bergeser dan masuk ke wilayah yang diklaim Malaysia.
Baca Juga : Bupati Malinau Dorong Keppres Percepat Pembangunan di Perbatasan RI-Malaysia
“Dari hasil peninjauan dan laporan warga, terdapat indikasi kuat bahwa patok batas di beberapa titik sudah tidak sesuai dengan peta koordinat awal. Bahkan di salah satu lokasi, Malaysia sudah membangun pos penjagaan,” kata Ruben dalam rapat dengar pendapat di kantor DPRD Malinau.
Laporan Warga Diperkuat Temuan Lapangan
Ruben menjelaskan, masyarakat perbatasan yang sehari-hari beraktivitas di sekitar kawasan hutan Kayan Hulu menjadi pihak pertama yang menyadari adanya kejanggalan tersebut. Mereka mendapati tanda batas yang sebelumnya berada di posisi tertentu kini berpindah lebih dalam ke arah wilayah Indonesia.
“Kami sudah menerima dokumentasi foto dan titik koordinat yang diverifikasi secara awal. Pergeseran itu tidak main-main, diperkirakan mencapai sekitar 10 kilometer,” ujarnya.
Menurut DPRD, kondisi ini perlu segera disikapi oleh pemerintah pusat, khususnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kementerian Luar Negeri, agar tidak menimbulkan potensi sengketa antarnegara.
Dorongan Tindakan Cepat Pemerintah
DPRD Malinau meminta agar pemerintah pusat segera mengirimkan tim verifikasi batas negara bersama TNI dan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memastikan keakuratan posisi patok yang bergeser tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kedaulatan wilayah dan menghindari penguasaan sepihak oleh negara tetangga.
“Kita tidak ingin kasus ini berlarut. Pemerintah harus hadir secara cepat dan tegas agar tidak ada kesan pembiaran,” tegas Ruben.
Ia juga mendesak Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Darat, khususnya Satgas Pamtas RI–Malaysia, untuk meningkatkan patroli serta memperkuat pos pengamanan di titik-titik rawan. Menurutnya, kehadiran aparat di lapangan dapat mencegah potensi pelanggaran batas lebih jauh.
Pemerintah Daerah Siap Berkoordinasi
Sementara itu, Bupati Malinau Wempi W Mawa menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan instansi terkait di tingkat pusat untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung atas pengelolaan batas negara, namun siap memberikan data dan dukungan logistik untuk verifikasi lapangan.
“Kami akan berkoordinasi dengan BNPP dan Kementerian Luar Negeri agar tim gabungan bisa segera turun ke lapangan. Kedaulatan negara adalah hal yang tidak bisa ditawar,” tegas Bupati Wempi.
Warga Perbatasan Minta Perlindungan
Masyarakat perbatasan berharap pemerintah segera menegaskan posisi batas negara agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan keresahan. Mereka juga meminta peningkatan fasilitas keamanan dan infrastruktur di daerah perbatasan yang selama ini masih terbatas.
Dengan temuan DPRD Malinau ini, isu pengamanan wilayah perbatasan kembali menjadi sorotan publik. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk memastikan batas kedaulatan Indonesia tetap terjaga dan tidak ada sejengkal pun tanah nusantara yang bergeser tanpa kejelasan hukum dan diplomasi resmi.
